Qanun Kabupaten Aceh Utara No.04 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Gampong PDF

(PDF) Pelaksanaan Pemberhentian Keuchik Menurut Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009

tentang Pemerintahan Aceh, perlu diatur Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dalam Kabupaten Bireuen; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Qanun tentang Pemerintahan Gampong. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang

BWI Aceh Besar Imbau Pemerintahan Gampong Selamatkan dan Berdayakan Wakaf

10 Pemerintahan Gampong, adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG GAMPONG Pasal 2 Gampong merupakan organisasi pemerintahan terendah yang berada di bawah Mukim dalam struktur organisasi pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pasal 3

(PDF) dayahsukonbambi.web.id · hurufa, dan b, perlu Qanun Gampong tentang Badan Usaha

PEMERINTAHAN GAMPONG NO.1, BD.2019/NO.1. HLM. 45 PEMERINTAHAN GAMPONG ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas,. Qanun Kota Banda Aceh No 4 Tahun 2009. - Dalam Qanun ini mengatur 109 Pasal yang terdiri dari BAB I.

Download Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong Juragan Desa

PEMERINTAHAN GAMPONG . 2019. Qanun NO. 1, BD.2019/No.1. Qanun tentang Pemerintahan Gampong. ABSTRAK: Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas, fungsi, pembiayaan, organisasi dan perangkat pemerintahan Gampong atau nama lain diatur.

Qanun Kota Sabang Nomor 5 2010 Pemerintahan Gampong PDF

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, DAN PEMBERHENTIAN KEUCHIK DI ACEH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :. Pemerintahan gampong adalah keuchik dan tuha peuet yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong. 16. Pemilihan adalah semua proses tahapan kegiatan, meliputi persiapan.

Qanun No. 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Gampong PDF

KABUPATEN ACEH UTARA QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA BUPATI ACEH UTARA, Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya

DPRK Banda Aceh Gagas Qanun Pemerintahan Gampong Dewan Perwakilan Rakyat Kota

Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong perlu diubah; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

QANUN ACEH NOMOR 1 TAHUN 2009

Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas, fungsi, pembiayaan, organisasi dan perangkat pemerintahan Gampong diatur dengan Qanun Kota; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang Pemerintahan Gampong;.

Qanun Gampong RKPG LKJ 2022 KEUCHIK GAMPONG LUENG KEUBEU JAGAT KECAMATAN TRIPA MAKMUR

membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Tuha Peut Gampong; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang. tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 11); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT.

Kepgub Aceh No 140 THN 2015 TTG Nama Dan Nomor Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan

Secara otonomi di Kabupaten Aceh Besar mengenai Gampong diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong yang intinya adalah Gampong merupakan organisasi pemerintahan terendah yang dibentuk berdasarkan adat istiadat masyarakat aceh, yang berwenang secara otonom dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkedudukan dibawah mukim.

Qanun Aceh No. 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan

QANUN KOTA BANDAACEH NOMOR ITAHUN 2019 TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG DENGAN RAHMATALLAHYANG MAHA KUASA WALIKOTA BANDA ACEH, Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117 ayat (2) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas, fungsi, pembiayaan, organisasi dan perangkat pemerintahan Gampong atau nama lain diatur dengan

Qanun Kabupaten Aceh Utara No.04 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Gampong PDF

Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Jenis/Bentuk Peraturan.

Pemerintahan Gampong Kotafajar

Dalam P asal 13 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat di n yatakan terdapat 18 jenis sengketa/perselisihan yang dapat diselesaikan secara adat.. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong ("Pergub Aceh 25/2011");

(PDF) Qanun Gampong DOKUMEN.TIPS

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Pemerintahan Gampong; Mengingat : 1.

Qanun10 2008 Lembaga Adat · penyelenggara kehidupan adat di

Tipe Dokumen. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong. Bahwa berdasarkan ketentuan khusus Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengamanatkan bahwa Khusu bagi Provinsi Aceh dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, dalam menetapkan kebijakan mengenai pengaturan Desa di samping.

QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR 5 TAHUN...5. UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang

4 misalnya dengan Qanun No. 6 Tahun 2008 yang disahkan Kabupaten Aceh Besar tentang penghapusan kelurahan dan pembentukan gampong dalam wilayah Kabupeten Aceh besar, disebut dengan Qanun Kabupaten/kota. Dengan kata lain, Qanun Aceh merupakan aturan-aturan yang disusun secara lebih umum dan dijabarkan dalam Qanun Kabupaten yang lebih khusus atas pemahaman Qanun